KOTA TANGERANG, snews.id— Pemerintah Kota Tangerang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) membahas strategi pembangunan lima tahun ke depan dengan melibatkan tokoh masyarakat. Pembahasan tersebut berlangsung dalam sesi diskusi Bappeda 55FM Vol. 48 bersama Ibnu Jandi, tokoh masyarakat Kampung Pink, pada 10 Oktober 2026.
Diskusi tersebut menyoroti tantangan pembangunan perkotaan, mulai dari keterbatasan lahan dan kepadatan penduduk hingga kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat. Sejumlah gagasan yang dibahas mencakup penataan kawasan, optimalisasi aset daerah, serta kolaborasi dengan dunia usaha untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
Kepala Bappeda Kota Tangerang, Hj. Yeti Rohaeti, mengatakan perencanaan pembangunan infrastruktur daerah mengacu pada Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 1038 Tahun 2025 tentang Integrasi Peta Jalan Pembangunan Infrastruktur 2025–2029.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang 2025–2029, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025.
“Integrasi peta jalan pembangunan infrastruktur ini merupakan langkah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif. Pembangunan harus direncanakan secara terpadu dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar Yeti.
Bappeda mengarahkan pengembangan sejumlah kawasan strategis, di antaranya Kawasan Aerotropolis, Transit Oriented Development (TOD) Alam Sutera dan Poris Plawad, kawasan Stasiun Tangerang dan Pasar Anyar, serta Kawasan Premium Cisadane.
Pengembangan kawasan tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas transportasi, menggerakkan perekonomian, serta meningkatkan kualitas ruang kota.
Dalam diskusi itu, Ibnu Jandi menilai Kota Tangerang membutuhkan pendekatan pembangunan yang mampu menjawab persoalan perkotaan tanpa bergantung pada perluasan wilayah.
Ia mengusulkan konsep compact city atau kota kompak dan urban renewal atau peremajaan kota. Pendekatan tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan lahan secara efisien, pembangunan vertikal, serta pengintegrasian kawasan hunian, pusat ekonomi, dan fasilitas publik.
Pengembangan kawasan berbasis transportasi atau TOD juga dinilai dapat meningkatkan kemudahan mobilitas masyarakat, terutama di sekitar simpul transportasi.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian ialah Jalan Kiasnawi, yang terhubung dengan Stasiun Tangerang dan Pasar Anyar. Penataan kawasan ini direncanakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib, nyaman, dan terintegrasi, termasuk memperhatikan akses pejalan kaki, lalu lintas, serta aktivitas perdagangan.
Rencana tersebut juga berkaitan dengan pengembangan kawasan berorientasi transit. Pemerintah Kota Tangerang dalam waktu dekat akan menyosialisasikan rencana penataan kepada masyarakat dan pedagang kaki lima (PKL), termasuk rencana pemindahan PKL ke Pasar Anyar.
Ibnu Jandi menyatakan dukungan terhadap arah pembangunan infrastruktur yang disusun Pemkot Tangerang. Namun, menurutnya, pembangunan kota dengan kebutuhan yang semakin kompleks perlu didukung inovasi pembiayaan dan kemitraan lintas sektor.
Ia menilai pemerintah perlu mengoptimalkan potensi masyarakat, aset daerah, serta kerja sama dengan dunia usaha. Alternatif pembiayaan yang dapat dijajaki antara lain Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR), serta hibah yang dikelola sesuai ketentuan.
“Pembangunan kota tidak cukup hanya mengandalkan APBD. Pemerintah perlu membuka peluang kolaborasi dengan dunia usaha melalui program TJSL atau CSR, serta menjajaki kerja sama dengan badan usaha sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku,” ungkap Jandi.
Ia menegaskan, setiap rencana pembangunan harus diawali dengan observasi lapangan dan kajian kelayakan. Keterbukaan informasi serta pelibatan masyarakat juga diperlukan agar proyek yang dijalankan sesuai kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain pembiayaan, optimalisasi aset yang belum dimanfaatkan dan penguatan identitas atau city branding turut menjadi perhatian. Potensi ekonomi lokal, menurutnya, dapat dikembangkan untuk membuka peluang investasi dan memperluas dukungan terhadap pembangunan daerah.
Yeti menambahkan, Bappeda terus mengawal program pembangunan agar tetap selaras dengan RPJMD Kota Tangerang 2025–2029.
“Kita ingin kawasan yang memiliki potensi dikembangkan secara terintegrasi, sehingga pembangunan infrastruktur menjadi penggerak ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Yeti.
Melalui diskusi Bappeda 55FM Vol. 48, pemerintah berharap masukan dari tokoh masyarakat dapat memperkaya perencanaan pembangunan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha diharapkan mampu mendorong pembangunan Kota Tangerang yang lebih inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan. adv
